Dugaan Manipulasi Dana BOS dan Tak Laksanakan Upacara, SDN Rapa Laok 1 Disorot KPK TIPIKOR

Sampang, Jawa Timur – Di tengah gencarnya bantuan pemerintah melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tanggung jawab pengelolaan dana di lingkungan sekolah seharusnya menjadi prioritas utama. Namun, ironisnya, masih ada oknum di institusi pendidikan yang diduga menyalahgunakan kepercayaan tersebut.

Salah satu kasus yang kini mencuat datang dari SDN Rapa Laok 1, yang berlokasi di Dusun Bensareh, Desa Rapa Laok, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Sekolah ini diduga melakukan manipulasi data jumlah siswa demi memperoleh dana BOS yang lebih besar dari seharusnya.Temuan tersebut terungkap setelah tim investigasi dari Media KPK TIPIKOR melakukan penelusuran di lapangan. Dugaan manipulasi data kian menguat setelah diketahui bahwa jumlah siswa yang dilaporkan tidak sesuai dengan kondisi riil di sekolah. Tak hanya itu, tim juga menemukan bahwa sekolah ini tidak pernah melaksanakan upacara bendera sejak masa pandemi COVID-19 hingga saat ini.

Padahal, upacara bendera di sekolah dasar merupakan kegiatan penting dalam membentuk karakter dan kedisiplinan peserta didik. Terlebih lagi, sekolah ini berada di lokasi strategis di pinggir jalan raya, sehingga ketiadaan upacara menjadi sorotan tersendiri bagi masyarakat.Dalam keterangannya, pihak KPK TIPIKOR menyatakan bahwa mereka telah mengumpulkan sejumlah bukti awal yang mengindikasikan adanya penyalahgunaan wewenang dan pelaporan fiktif. Langkah hukum akan segera ditempuh guna memastikan integritas dunia pendidikan tetap terjaga.

“Setelah melakukan investigasi, kami mendapati banyak kejanggalan dalam data yang dibuat oleh pihak SDN Rapa Laok 1. Karena itu, kami dari KPK TIPIKOR merasa tergerak untuk mendalami lebih jauh dan menindaklanjutinya melalui jalur hukum,” ungkap perwakilan KPK TIPIKOR.Lebih lanjut, KPK TIPIKOR menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas dan akan segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta pihak Kepolisian.“Kami akan menyerahkan semua bukti yang kami miliki kepada aparat penegak hukum. Jika terbukti, kami berharap ada sanksi tegas agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi di sekolah-sekolah lain,” tegasnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak SDN Rapa Laok 1 belum memberikan tanggapan resmi. Upaya konfirmasi dari sejumlah media juga belum membuahkan hasil, karena pihak sekolah memilih untuk tidak memberikan keterangan dan tampak menutup diri dari sorotan publik.Kasus ini menambah daftar panjang persoalan dalam dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Sampang. Masyarakat kini berharap agar aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dapat menyelesaikan kasus ini dengan transparan dan adil demi kebaikan sistem pendidikan ke depan.

Laporan: Saleh Yadi